Gen Orang Amerika Pertama di Eropa Ditemukan "Keren"

VIVAnews - Christopher Columbus, penjelajah warga Italia penemu benua Amerika bukanlah orang pertama yang menemukan dunia baru. Sebab ada seorang warga Amerika yang sudah menjelajah ke Eropa lima abad sebelum Columbus itu.
Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejumlah ilmuwan dari Universitas Spanyol. Hasil temuan itu dilansir sejumlah media massa di Eropa dan Amerika. VIVANews menukilnya dari Telegraph.co.uk, 16 November 2010.
Para ahli itu menegaskan bahwa penjelajahan dunia pertama yang diklaim oleh Columbus dari Eropa ke arah Timur, dan berhasil menemukan benua Amerika. Tapi itu bukan temuan pertama sebab
penjelajahan lain dari arah sebaliknya -- dari Amerika ke Eropa -jauh sebelum Columbus menemukan Amerika.
Para peneliti itu menelusuri jejak genetik asli sebuah keluarga di Islandia. Peneliti percaya bahwa warga Amerika pertama tiba di Eropa sekitar abad ke sepuluh. Sekitar lima ratus tahun sebelum Columbus melakukan penjelajahan dan menemukan benua Amerika pada 1492.
Riset menunjukkan, seorang wanita asal Amerika Utara kemungkinan besar sudah berada di Islandia sekitar tahun 1000 masehi. Islandia merupakan sebuah negara pulau di Eropa yang terkenal akan legenda pelaut perompak bengis, Viking. Dari gen yang ditemukan, wanita ini diperkirakan berusia 80 tahun.
Peneliti meyakini, gen yang ditemukan itu merupakan leluhur dari warga keturunan yang berada di Islandia Utara. Lokasi tepatnya tak jauh di sekitar sungai es gletser di Vatnaj Kull. Diperkirakan mereka datang ke wilayah ini melalui jalur Asia.
"Sebagai sebuah pulau yang terisolasi pada abad kesepuluh, kemungkinan besar yang terjadi adalah gen itu berasal dari wanita Amerindian (Amerika-Indian) yang dibawa dari Amerika oleh gerombolan Viking sekitar tahun 1000 masehi," kata Carles Lalueza-Fox, dari the Pompeu Fabra university di Spanyol.
Penemuan pemukiman Viking ini diperkirakan dari yang pernah ada sebelumnya. Pemukiman Viking tertua sebelumnya ditemukan di timur Kanada, sekitar Terranova. Pemukiman yang diberi nama L'Anse aux Meadows itu diperkirakan dihuni pada abad kesebelas.
Peneliti akan berupaya keras menjaga gen Amerindian pertama yang tiba di Islandia ini, untuk mencari tahu hubungan garis keturunannya terhadap warga Amerika. Para peneliti kemudian menyebut lokasi ini merupakan dunia baru.
Hebat yo!!!!

Para Ahli Astronomi Temukan Lubang Hitam Baru

Washington (ANTARA/Reuters) - Satu ledakan bintang pada 30 tahun yang lalu di dekat galaksi diduga menciptakan lubang hitam baru, demikian laporan para ahli astronomi, Senin.
Pengamatan yang dilakukan melalui sinar infra mengatakan supernova yang dijuluki SN 1979C merupakan lubang hitam yang sedang terbentuk, ujar sebuah regu ahli astronomi yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa.
"Jika perkiraan kami benar, itu merupakan contoh terdekat bagi pengamatan penciptaan sebuah lubang hitam," ujar seorang ahli Astrofisika dari Harvard-Smithsonian Center di Massachusetts, Daniel Patnaude, yang memimpin penelitian itu.
Seorang ahli astronomi amatir dari Maryland, Gus Johnson, menemukan supernova pada 1979 di tepi sebuah galaksi yang bernama M100, kemudian para ahli astronomi lain meneliti hal tersebut setelah penemuannya. Cahaya dan sinar infra dari pecahan telah memakan waktu selama 50 juta tahun untuk menuju ke bumi dengan kecepatan cahaya sebesar 300.000 kilometer per-detik atau sekitar 10 triliun kilometer per-tahunnya.
Pusat Pengamatan Sinar Infra Chandra milik NASA, Badan Antariksa Eropa XMM-Newton, dan Pusat Pengamatan Rosat milik Jerman telah menyaksikan bahwa itu memancarkan sumber sinar infra stabil yang terang.
Analisis sinar infra mendukung ide bahwa benda yang diamati merupakan lubang hitam dan itu juga akan menarik masuk benda yang jatuh dari sebuah supernova atau mungkin dari bintang kembar, ujar para ahli astronomi.
Para ilmuwan percaya bahwa lubang hitam dapat tercipta melalui beberapa cara yang dalam hal ini karena sebuah bintang yang berukuran sekitar 20 kali massa dari Matahari yang akan menjadi supernova dan kemudian meledak menjadi beberapa benda yang padat yang menghisap benda-benda di sekitarnya kedalam inti lubang hitam itu.

Pengamat: Eropa Makin Banyak Kaji Islam Indonesia

Wina (ANTARA) - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa saat ini semakin banyak perguruan tinggi di Eropa yang mendirikan kajian mengenai Islam di Indonesia karena mereka tertarik atas kehidupan beragamanya.
"Mereka menyadari Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, juga penting," kata Nur Kholis saat kuliah umum di Universitas Wina, Austria, Senin.
Nur Kholis bersama dengan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Prof BS Mardiatmadja dan Direktur Institute for Study of Islamic Though and Civilization (Insist) Hamid Fahmi Zarkasyi berada di Austria untuk memberi kuliah umum di Universitas Wina dan Universitas Salzburg.
Mereka mengikuti kegiatan Kampanye Diplomatik Umum yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri.
Nur Kholis yang pernah belajar mengenai kajian Islam di Jerman dan mengambil S2 di Belanda itu mengatakan, kajian Islam di Indonesia antara lain ada di Jerman (Frankruf, Hamburg, Berlin, dan Bonn), Belanda, dan Inggris.
Nur Kholis mengatakan, mereka kagum dan merasa heran, Indonesia yang luas dan sangat beragam budaya serta agama tidak pernah bentrok seperti di Balkan. "Aman-aman saja. Mereka kagum," katanya.
Beberapa waktu lalu, katanya, Jerman merasa gagal membangun keanekaragaman padahal penduduknya hanya terdiri dari Jerman asli, Turki dan Yahudi.
Hal itu, katanya, karena Jerman merasa yang paling utama. "Nah Indonesia tidak mengalami hal ini. Kita saling menghargai satu sama lain," katanya.
Nur Kholis juga mengatakan, sejak dahulu kajian mengenai Islam di Eropa hanya tertuju pada kajian Islam Timur Tengah. Namun setelah melihat perkembangan yang ada mereka merasa perlu melihat Islam dari sisi yang lain. "Indonesia salah satunya," kata Nur Kholis.
Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara muslim yang besar namun angka konfliknya kecil.
Pada kesempatan itu Nur Kholis juga menggambarkan kondisi kehidupan antaragama di Indonesia. Ia mengakatan bahwa kehidupan antaragama di masa pascareformasi lebih baik dibanding masa orde baru.
Ia mengatakan, pada saat orde baru keberagaman dicoba untuk dieliminir.
Nur Kholis juga mengatakan, jikapun ada konflik di Indonesia maka itu bukan merupakan konflik antaragama. "Saya kira lebih banyak karena faktor lain," katanya.
Sebagai contoh kerusuhan di Sampit, Kalimantan, dan Poso (Sulawesi Tengah), katanya, bukanlah kerusuhan antaragama. Ia mengatakan kerusuhan di Sampit merupakan kerusuhan etnis.
Saat kunjungan Presiden Austria Heinz Fischer ke Indonesia 9 November, Indonesia dan Austria menandatangani perjanjian di bidang peningkatan kerja sama dialog antar umat beragama untuk mendorong hubungan kedua negara yang lebih baik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kerja sama itu dapat berbentuk pertukaran pelajar ataupun kunjungan pemuka agama dari kedua negara dalam upaya membentuk dialog antar penganut agama.
Sementara Presiden Fischer mengatakan, Austria telah mendorong adanya dialog antar umat beragama di dalam negeri mereka sebagai upaya untuk mendorong adanya rasa saling memahami.
"Hal tersebut kami kembangkan melalui kerja sama di bidang tersebut dengan negara lain, dan kami memilih Indonesia," paparnya.

Durian Asli Indonesia Terancam Punah

Solo (ANTARA) - Beberapa jenis pohon durian (Dariozibetinus) untuk yang bisa dimakan buahnya yang asli Indonesia, kini mulai terancam punah dan ini kalau tidak ada perhatian bukannya tidak mungkin akan hilang.
Untuk sementara jenis durian yang sudah terancam punah diantaranya "Durian Sukun" yang merupakan induknya "Durian Montong" yang selama ini sangat dikenal kelesatannya oleh para penggemar buah tersebut, kata Dr.Ir Endang Yuniastuti Msi peneliti tanaman tersebut asal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di Solo, Senin.
Untuk Durian Sukun ini aslinya dari Matasih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan pohon induknya di daerah ini sekarang tinggal beberapa batang saja.
Jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi ini perlu diselamatkan agar tidak punah. Meskipun di tanah air ini ada 100 spesies durian lebih.
"Di Indonesia ini banyak spesies durian ya kalau dihitung ada sekitar 100 lebih spesies durian termasuk durian yang tidak enak dimakan buahnya," katanya.
Untuk menyelamatkan buah durian ini LPPM UNS akan mengembangkan kebun plasma nifah yang bekerjasama dengan keluarga Djahuri di dusun Kuripan, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
"Keluarga Djahuri yang memiliki lahan seluas sekitar 48 hektare di daerah tersebut sebenarnya telah mengembangkan tanaman pohon durian tetapi belum maksimal. Untuk itu melalui kerjasama dengan LPPM UNS diharapkan akan bisa membawakan hasil yang cukup bagus.
Untuk pengembangan tanaman durian di lokasi ini nantinya akan ditanam berbagai macam durian yang buahnya produktif dan mempunyai nilai jula tinggi seperti durian merah asal Banyuwangi, Jawa Timur, durian orient asal Kalimantan dan lain-lain.
Menyinggung mengenai masalah tanah dan ketinggian lokasi, Endang mengatakan di sini cocok dan bisa hidup untuk buah durian. Untuk menanam pohon durian ketinggiannya minimal harus diatas 500 meter dari permukaan air laut.
Untuk pengembangan kebun plasma nifah di lokasi tersebutm nantinya juga tidak hanya akan ditanamai buah durian tetapi juga tanaman buah pendukung lainnya, seperti manggis, rambutan dan lain-lain serta akan lebih menonjolkan untuk edukatifnya.
"Ya kami berharap bagi para wisatawan yang datang ke sini nantinya tidak hanya menikmati buah durian atau lainnya, tetapi juga bisa belajar untuk bercocok tanam buah-buahan yang baik dan sehat," kata penelitia asal UNS itu.
Ny Sri Murwati yang didampingi putranya Gautama pemilik kebun tersebut menyambut baik untuk ajakan kerjasama dengan pihak LPPM UNS dalam rangka mengembangkan tanaman tersebut.
Untuk di kebunnya sekarang sudah ada 500 pohon durian montong dan 1000 lebih untuk durian lokal, dan untuk memelihara tanaman buah terbut diperlukan paling sedikit dana Rp10 juta/tahun.
"Kami sangat senang ajakan dari LPPM UNS itu apalagi yang akan di tonjolkan tentang edukasinya dan ini memang yang menjadi impian kami sekeluarga," katanya.
Untuk buah durian yang ada di tanah air sebenarnya tidak kalah dengan durian-durian Bangkok. "Jangan heran kalau nanti pengembangan ini sudah bisa jadi karena sebenarnya untuk teknologi pengembangan itu semua kita juga bisa dan tidak kalah dengan negara lain," kata Endang.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Halaman ini memerlukan pemutakhiran informasi. Anda dapat membantu memutakhirkan informasi yang ada dan menghapus templat ini setelah selesai

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki.

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Eksekutif[tampilkan] Pemerintah Presiden (Daftar) Susilo Bambang Yudhoyono Wakil Presiden (Daftar) Boediono Kementerian Lembaga pemerintah nonkementerian Lembaga nonstruktural Perwakilan luar negeri Legislatif[tampilkan] Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Yudikatif[tampilkan] Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Inspektif[tampilkan] Badan Pemeriksa Keuangan Daerah[tampilkan] Pemerintahan daerah Daftar provinsi Pemilihan umum[tampilkan] Pemilihan umum Pemilu Legislatif 2009 Pemilu Presiden 2009 Partai politik[tampilkan] Partai politik

Negara lain · Atlas  Portal politik lihat • bicara • sunting

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR.

Daftar isi [sembunyikan] 1 Sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia 1.1 Orde Lama 1.1.1 Kabinet Djuanda 1.2 Operasi Budhi 1.3 Orde Baru 1.4 Era Reformasi 2 KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007) 3 KPK di bawah Antasari Azhar (2007-2009) 4 KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean <Pelaksana Tugas> (2009-sekarang) 5 Kontroversi 5.1 Kasus pembunuhan 5.2 Kasus Anggoro 6 Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK 6.1 2009 6.2 2008 6.3 2007 6.4 2006 6.4.1 Desember 6.4.2 November 6.4.3 September 6.4.4 Juni 6.5 2005 6.6 2004 7 Regulasi 7.1 Dasar hukum KPK 7.2 Undang-Undang 7.3 Peraturan Pemerintah 8 Lihat pula 9 Referensi 10 Pranala luar

[sunting] Sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia

Lihat pula: Korupsi di Indonesia

[sunting] Orde Lama

[sunting] Kabinet Djuanda

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

[sunting] Operasi Budhi

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.
Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

[sunting] Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.
Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.begitu...............

[sunting] Era Reformasi

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.^[1]

[sunting] KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007)

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh "island of integrity" (daerah contoh yang bebas korupsi).
Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan) ini dilakukan dengan "memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas".
Taufiequrachman mengemukakan data hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).
Lebih lanjut disampaikan, survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).
Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu "corruption by needs" (korupsi karena kebutuhan), "corruption by greeds" (korupsi karena keserakahan) atau "corruption by opportunities" (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.
Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK

[sunting] KPK di bawah Antasari Azhar (2007-2009)

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

menjadi lebih baik kpk...........

[sunting] KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean <Pelaksana Tugas> (2009-sekarang)

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

[sunting] Kontroversi

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Testimoni Antasari Azhar

[sunting] Kasus pembunuhan

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

[sunting] Kasus Anggoro

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konfrontasi Cicak dan Buaya

Bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom dalam kasus Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan

[sunting] Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

Gedung KPK di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Indonesia.

Gedung KPK

[sunting] 2009

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

[sunting] 2008

• 16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun.

• 14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara.

• 10 April Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara,

• 27 November Aulia Pohan, besan Presiden SBY. Dia bersama tersangka lain, Maman Sumantri mendekam di ruang tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin dititipkan oleh KPK di tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Mereka diduga terlibat dalam pengucuran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar.

• 2 Maret Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip di vonis ditingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.

• 12 Maret Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus penggelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.

• 20 Maret Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.

• 10 November Mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08). Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008

• 9 April Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp 71juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton.

• 17 April Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia.

[sunting] 2007

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

[sunting] 2006

[sunting] Desember

• 27 Desember - Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar. Tribun Kaltim
• 22 Desember - Menahan Bupati Kendal Hendy Boedoro setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo. Tempo Interaktif
• 21 Desember - Menetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel Darham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. Sjachriel Darham sudah lima kali diperiksa penyidik dan belum ditahan. Tempo Interaktif

Desember 2008, menahan BUPATI Garut 2004-2009 Letkol.(Purn) H. Agus Supriadi SH, yang tersangkut penyelewangan dana bantuan bencana alam sebesar 10 milyar negara dirugikan,Bupati Agus dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta.

[sunting] November

• 30 November - Jaksa KPK Tuntut Mulyana W. Kusumah 18 Bulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004. Tempo Interaktif
• 30 November - Menahan bekas Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar. Tempo Interaktif
• 30 November - Menahan Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp 31,7 miliar. Tempo Interaktif

[sunting] September

• 2 September - Memeriksa Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggarkan pada 2003-2004. Tempo Interaktif

[sunting] Juni

• 19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus ijin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar. Tempo Interaktif

[sunting] 2005

• Kasus penyuapan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah kepada tim audit BPK (2005)
• Kasus korupsi di KPU, dengan tersangka Nazaruddin Sjamsuddin, Safder Yusacc dan Hamdani Amin (2005)
• Kasus penyuapan panitera PT Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka Teuku Syaifuddin Popon, Syamsu Rizal Ramadhan, dan M. Soleh. (2005)
• Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi
• Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion (2005)
• Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005)

[sunting] 2004

• Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka Ir. H. Abdullah Puteh.
• Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004)
• Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004)
• Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.
• Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)
• Dugaan telah terjadinya TPK atas penjualan aset kredit PT PPSU oleh BPPN. (2004)

[sunting] Regulasi

[sunting] Dasar hukum KPK

• UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[sunting] Undang-Undang

• UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN
• UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

[sunting] Peraturan Pemerintah

• PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

[sunting] Lihat pula

pertama

weh-weh pertama gawe blog!!!